Salehuddin

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,KUKAR- Anggota Komisi IV DPRD provinsi Kaltim Salehuddin, S.Sos,S.Fil,M.AP menilai usulan biaya haji tahun 2023 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI tergolong wajar dan rasional, namun tetap harus ada win win solution dari pemerintah.

"Misalnya ada subsidi atau bantuan dari Pemerintah lebih banyak menalangi sehingga ada win win solution, karena kita tahu kondisinya sekarang kenaikan biaya tersebut setelah disampaikan Kemenag kepada DPR RI nilainya masih rasional, " tutur Salehuddin.

Tetapi lanjut politisi Golkar tersebut, bagi kita di Indonesia bisa saja di negosiasikan dari calon jamaah haji minimal berapa tambahannya dan seberapa besar pemerintah bisa mensupport kenaikan tersebut.

"Setelah Kementerian Agama memberikan kejelasan kepada DPR RI terkait dengan besaran dana yang justru dibebankan kepada calon Jama'ah haji terutama tahun ini berangkat, maka saya berharap apapun itu bentuknya ada peningkatan jumlah biaya haji harus di kompromikan dengan pihak DPR RI, karena sampai saat ini memang belum ada keputusan final, " terangnya.

Salehuddin mengaku, Kemenag RI dan DPR RI tentunya masih melakukan proses hitung-hitungan, kalau konsekuensinya pihak otoritas Arab Saudi memang punya argumentasi untuk menaikkan biaya haji maka mau tidak mau ini menjadi keharusan, walaupun bicara jumlah kita paling besar jama'ah hajinya.

"Namun saya juga berharap pada keputusan final nantinya tidak memberatkan bagi calon Jama'ah haji terutama yang berangkat tahun ini, " harapnya.

Sebagai informasi, Kementerian Agama RI saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI usulkan kenaikan Biaya Perjalan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2023. Berdasarkan informasi yang di himpun dari Kemenag RI, kedepannya jamaah haji bakal dibebani biaya sebesar Rp69.193.733, atau 70 persen dari jumlah BPIH Rp 98.893.909.(adv/pk)